Jika kelompok tertentu memaksakan kehendak masyarakat kota Sibolga masuk Provinsi Tapanuli (Protap), tidak menutup kemungkinan Kota Sibolga yang saat ini kondusif bakal begejolak.
Pasalnya, sejumlah masyarakat di Negeri Berbilang Kaum ini masih belum menerima jika Sibolga termasuk bagian dari Protap. Selain itu gejolak bakal semakin memanas jika Sibolga terancam dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu disampaikan oleh Mustamar Iqbal Siregar SHI SPdI,MA, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Sibolga, Minggu (20/10) di Sibolga.
“Yang jelas, dari awal kita sudah menolak masuk Protap.Dengan pertimbangannya, yang pertama kondisi usulan Provinsi di Sumut, saya melihat begitu identik dengan basis agama. Sehingga saya kuatir nantinya, akan ada peta-peta Provinsi yang membawakan basis agama. Kondisi seperti ini yang tidak kita inginkan.
Lebih baik lagi seperti saat ini, yang kondisinya majemuk, karena lebih aman, dari pada dikotak-kotakkan seperti itu,” katanya. Kemudian, kata Iqbal, kekuatan politik interestnya lebih kuat dari pada niat membangun. Sebab,orang-orang yang tetap ngotot untuk Protap ini hanya berniat untuk membangun kekuasaan, sehingga nantinya tidak ada berpengaruh kepada pembangunan.
”Kedua, politik interesnya sangat tinggi. Nanti seolah-olah usulan provinsi baru ini, termasuk Protap, membuka peluang kekuasaan baru, bagi mereka yang belum mendapat kesempatan untuk berkuasa.
Perlu diingatkan,kalaupun Provinsi baru itu berhasil nantinya, tidak akan dapat member dampak terhadap pembangunan daerah,” sebutnya. Alasan penolakan selanjutnya, masih kata Iqbal, usulan pembentukan provinsi yang rencananya beribukota Siborong-borong itu, tidak didukung dengan uji kelayakan dan dengar pendapat dengan masyarakat, demi menghitung tingkat persetujuan masyarakat.
”Saya melihat, bahwa usulan Provinsi baru ini tidak didukung dengan studi kelayakan yang ditinjau dari berbagai aspek. Kemudian juga tidak didukung dengan jejak pendapat. Dimana tidak adanya dilakukan jejak pendapat terhadap persetujuan masyarakat pembuatan provins ibaru,” bebernya.
Disinggung mengenai rekomendasi lama, Iqbal meminta Walikota agar mencabut kembali persetujuan itu. Sebab, Walikota dan DPRD Sibolga harus terlebih dahulu menyikapi pembentukan Protap, dengan cara dengar pendapat dan uji kelayakan.
”Memang Walikota yang lama sudah pernah menyatakan persetujuan, belum lagi dengan adanya informasi baru jika persetujuan juga sudah ditandatangani Gubsu. Maka, kita meminta DPRD dan Walikota Sibolga harus membuat kembali pembahasan khusus untuk menyikapi pembentukan Protap, serta persetujuan yang dikeluarkan Walikota yang lama harus kembali ditarik terlebih dahulu, menanti adanya keputusan yang tegas dari Walikota saat ini Drs H M Syarfi Hutauruk,” pintanya.
Disinggung mengenai posisi Sibolga saat ini, Iqbal mengakui Sibolga sedang dalam dilema. Akan tetapi, dirinya tetap menegaskan jika Sibolga harus tetap menolak bergabung dengan Protap. ”Memang posisi Sibolga terjepit, dimana tidak dapat berbuat apa, dan ditinjau secara rasionalnya, alasan Sibolga menolak karena tidak terlibatnya panitia dari Sibolga dalam melakukan pembahasan.
Tapi tetap, Sibolga tidak akan berkembang meski sudah ada protap. Bahkan, Sibolga bakal menjadi pelengkap dalam Protap,”tukasnya. Ditanya soal bentuk penolakan, Iqbal menyebutkan jika bentuk penolakan nantinya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan aksi.
”Yang jelas kita akan melakukan upaya penolakan sesuai tahapan, dengan memberikan pandangan serta pemikiran. Jika ditolak apa yang kita ajukan itu, boleh jadi akan mengarah kepada aksi. Dan ini juga yang kita kuatirkan, sebab tidak adanya uji kelayakan dan jejak pendapat yang dilakukan,” imbuhnya.
Menyangkut dengan aksi, tegas Iqbal, Sibolga akan lebih bergejolak dan tidak menutup kemungkinan akan lebih berdarah mengingat masyarakat Sibolga banyak yang tidak menerima masuk ke Protap. ”Dan dari sekian banyak daerah yang turut, diyakini Sibolga bakal paling bergejolak dan tidak menutup kemungkinan akan berakibat pertumpahan darah,” tegasnya.
Namun, dirinya berharap kepada masyarakat yang terkait untuk lebih berperan dalam mengambil pertimbangan dalam keputusan untuk bergabung dengan Protap. Sebab, efek dari keputusan tersebut nantinya akan beresiko tinggi.
”Akan tetapi, elitpolitik dan tokoh masyarakat Sibolga juga turut mengambil pengaruh dalam keputusan nanti. Karena, besa rkemungkinan akan terjadi gejolak besar. Sebab, terlalu memaksakan dir iuntuk menjadi bagian dari Protap,”pungkasnya. (pol/beritasore)